Effendi Hatta : Dila Hikmah Sari Bukan Saingan

KOTA JAMBI – Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Effendi Hatta, menganggap Dila Hikma Sari dari Partai Amanat Nasional (PAN) bukan saingan terberat dalam memperebut kursi Ketua DPRD Propinsi Jambi periode 2009 – 2014.

”Majunya Dila Hikma Sari sah–sah saja. Saya tidak menganggap dia sebagai saingan,” kata Effendi kepada infojambi.com, di sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Kamis (23/7).

Effendi yakin dirinya bakal duduk sebagai Ketua DPRD Propinsi Jambi, jika susduk anggota MPR/DPR/DPRD menetapkan calon ketua dipilih berdasarkan partai yang memperoleh kursi atau suara terbanyak pada pemilu legislatif.

“Berdasarkan susduk, jumlah kursi sama-sama 8, tapi tentu Demokrat berpeluang karena jumlah perolehan suara pemilu legislative lalu Demokrat unggul sekitar 9.800 suara dari PAN,” pungkasnya. (infojambi.com/TOT)

Bambang ke Demokrat Masih Tanda Tanya

KOTA JAMBI – Isu ketertarikan Walikota Jambi, Bambang Priyanto, merapat ke Partai Demokrat masih tanda-tanya. Pasalnya, hingga kini belum ada penjelasan resmi menyatakan ia bergabung ke partai pemenang Pemilu Pilpres 2009 versi quick count itu.

”Soal keinginan Bambang merapat ke Demokrat, masih menunggu proses,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Effendi Hatta kepada infojambi.com, di sekretariat partainya, Kamis (23/7).

Kemungkinan Bambang bergabung dengan partai yang sempat menjadi lawan politiknya pada pilkada lalu, menurut Effendi tidak ada masalah. Pihaknya sepakat menghargai hasil demokrasi dan mendukung pemerintahan yang sah.

”Prinsip di Demokrat, kalau sudah kalah harus kita hormati hasilnya. Soal mau masuk ke demokrat tentu ada proses,” pungkasnya. (infojambi.com/TOT)

Sekolah di Kota Jambi Berlomba - lomba Pungut Sumbangan

KOTA JAMBI – Beberapa sekolah di Kota Jambi berlomba-lomba meminta sumbangan ini itunya kepada wali murid, bahkan sumbangan untuk membeli trompetpun di minta. Pendidikan gratis yang dijanjikan pasangan Walikota Jambi, Bambang - Sum Indra, hanyalah pepesan kosong.

”Mana pendidikan gratis itu. Untuk masuk SMPN 7 Kota Jambi biayanya sangat banyak. Mereka minta biaya baju sebanyak Rp 515 ribu. Kemudian diminta lagi sumbangan lagi lewat Surat Edaran Komite Sekolah No. 001/Komite/SMP 7/2009 sebesar Rp 400 ribu.” Ujar Ita, warga RT 08 Kelurahan Beliung Kecamatan Kota Jambi.
Menurut dia, alasan sekolah minta sumbangan itu untuk biaya pembuatan tempat duduk taman, monumen visi misi, pembuatan mimbar, pembelian skiner, meja dan kursi serta trompet.

”Jelas tidak bersentuhan dengan peningkatan kualitas pendidikan, dan ini terkesan dipaksakan. Bagaimana dengan mereka yang tidak mampu,” katanya.

Keluhan yang sama juga dialami EK, warga Kelurahan Beliung Kecamatan Kotabaru. Pihaknya terpaksa mengeluarkan uang sebesar Rp 2,5 juta dari Rp 6 juta yang diminta sebagai syarat masuk ponakannya di SMAN 4 Kota Jambi lewat jalur belakang.

”Akhirnya saya hanya membayar Rp 2,5 jt dari 6 juta yang diminta, tetap saja mahal,” keluhnya.

Walikota Jambi, Bambang Priyanto dan Wakilnya, Sum Indra hingga kini sulit dimintai keterangan soal itu. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sahir pun menolak memberikan komentar saat ditemui diruang kerjanya, Jum’at (24/7) pagi.

”Maaf saya lagi sibuk,” ujar Sahir menolak dimintai keterangan.

Menurut Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sunarto, S.Pd, M.Pd, pendidikan gratis bukan berarti seluruh biaya sekolah siswa digratiskan.

Masalah sumbangan, tambah Sunarto, sepatutnya tidak dilakukan pihak sekolah karena sifatnya tidak mendesak dan tidak bersentuhan dengan peningkatan kualitas pendidikan siswa. "Tidak semua biaya pendidikan digratiskan. Namun sumbangan itu juga sepatutnya tidak dilakukan pihak sekolah, karena tak ada kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan siswa,” kata Sunarto singkat. (infojambi.com/TOT)

Hak Nagket Selesai dengan Berakhirnya Masa Tugas DPRD Sekarang ?

KOTAJAMBI – Ketua DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad, mengatakan hak angket yang dilakukan DPRD terhadap Walikota Jambi, Bambang Priyanto akan terus dibahas hingga tuntas, walau nantinya DPRD sekarang akan berakhir masa tugasnya beberapa mingu lagi. “ Walau berakhir masa tugas DPRD sekarang, bisa dilanjutkan DPRD yang baru. Karena hak angket itu salah satu fungsi DPRD “ ujarnya.
Menurut Zul Somad, selama Bambang menjabat Walikota Jambi banyak masalah pembangunan yang menyangkut masyarakat tidak jalan, seperti program bedah rumah bagi warga miskin yang sudah dianggarkan Rp 800 tapi belum terealisasikan, soal pembangunan infrastruktur jalan serta rendahnya resapan APBD Tahun 2009 hingga kini diperkirakan berjalan 20 %.

Banyak kalangan yang beranggapan hak angket yang digagas DPRD Kota Jambi, hanyalah permainan politik dan sangat dipaksakan. Karena, masa tugas DPRD sekarang akan berkahir beberapa minggu lagi. Bahkan, ada isu-isu yang mengatakan, anggota DPRD yang menyetujui hak angket mendapat imbalan. “ Hak angket itu tidak akan tuntas, karena masalah waktu dan persoalan yang ditanyakan tidak krusial, paling-paling hak angket itu selesai seiring dengan berakhirnya masa tugas DPRD sekarang,” ujar sumber Infojambi.com yang engan disebut namanya. (infojambi.com/TOT)

Demokrat Siapkan Balon Ketua DPRD Kota Jambi

KOTAJAMBI – Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Effendi Hatta mengatakan pihaknya menyiapkan tiga nama bakal calon ketua DPRD Kota Jambi Periode 2009 – 2014.
”Dari 10 nama yang bakal duduk di DPRD Kota, kita sudah menyiapkan tiga nama calon kuat untuk merebut posisi ketua DPRD Kota Jambi periode 2009 – 2014,” kata Effendi.

Tiga nama yang dimaksud antara lain, Herison, SE, Zainal Abidin, SE, dan Ridwan. ”Tiga nama itu akan kita rekomendasikan ke DPP Partai Demokrat. Lewat tim 9 barulah diketahui siapa kandidat utamanya,” ujarnya. (infojambi.com/TOT)

Said Fariq : Jangan Mau Terprovokasi

KOTA JAMBI – Ketua Komite DPD KNPI Propinsi Jambi, Said Fariq menilai maraknya aksi demo akhir-akhir ini kental nuansa politis. Untuk itu ia meminta pemuda, LSM dan mahasiswa senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan.

”LSM, pemuda dan mahasiswa jangan mau terprovokasi oleh aksi demo yang sifatnya politis. Tetap jaga persatuan dan kesatuan,” kata Said.

Menurut dia, sejak ditariknya dukungan politik oleh lima parpol pengusung Bambang – Sum awal Juli lalu, perseteruan politik terus meningkat. Hal ini terlihat dengan maraknya aksi demo yang dilakukan LSM, pemuda dan mahasiswa baik yang dialamatkan ke Walikota Jambi, Bambang Priyanto maupun ke Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin.
Makanya ia berharap, semua pihak bisa menahan diri dan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalannya sendiri sesuai aturan yang ada.

”Biarkan pemerintah menyelesaikan persoalannya sendiri sesuai aturan yang berlaku. Tanggapilah persoalan yang ada secara arif agar kita terhindar dari konflik kepentingan,” pungkasnya. (infojambi.com/TOT)

KOTA JAMBI – Persetujuan Hak Angket yang dilakukan lima angggota Fraksi Demokrat di DPRD Kota Jambi tidak bertentangan dengan aturan partai. Karena tidak ada instruksi dari partai untuk menolak hak angket itu.

“Dari awal tidak ada sikap resmi dari partai soal penolakan hak angket. Pernyataan penolakan hanya lewat media, jadi tidak ada yang kami langgar,” kata Sukarno yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Jambi.

Hal senada juga diungkapkan Harbeng Masni, keputusan rapat pleno DPC Partai Demkrat Kota Jambi yang merekomendasikan untuk mencopot dari struktur partai dan pencabutan KTA terhadap lima anggota Fraksi Demokrat di DPRD Kota, karena menyetujui hak angket terlalu mengada-ngada dan tidak masuk akal“ Kami bekerja pakai otak dan sesuai dengan aturan. Jadi tidak semudah itu memecat hanya karena menyetujui hak angket,” tegas Harbeng Masni.

Sementara anggota Fraksi Demokrat lainnya, Rina Apriyanti mengamini pernyataan kedua rekannya. " Keputusan tersebut sangat emosional dan sudah menyalahi aturan kepartaian, masak main pecat saja," ujar Rina yang gagal terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Jambi. (infojambi.com/TOT)

5 Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Jambi di Pecat

KOTA JAMBI – Hasil Rapat Pleno Partai Demokrat Kota Jambi, merekomendasikan mencopot 5 orang anggota fraksi demokrat DPRD Kota Jambi dari struktur kepengurusan dan keanggotaan partainya lantaran ikut menanda-tangani persetujuan hak angket. Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Effendi Hatta berdasarkan hasil rapat pleno yang dikuti pengurus PAC dan DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Kamis (23/7) siang memutuskan pencopotan Teguh Santoso, Wahono dan Rina Apriyanti sebagai pengurus harian DPC Partai Demokrat Kota Jambi.

Kemudian merekomendasikan pencabutan kartu tanda keanggotaan (KTA) partai demokrat.
Sementara Harbeng Masni dan Sukarno, rekomendasi yang sama juga berlaku tapi keputusannya diserahkan kepada DPD Partai Demokrat Propinsi Jambi karena keduanya pengurus propinsi.

Dasar pemecatan dan pencabutan KTA kelima anggota fraksi demokrat itu, karena tidak mengindahkan kebijakan partai yang menolak hak angket." Partai menolak hak angket tapi mereka justru menyetujui dan menanda-tangani persetujuan itu. Tentu itu bertolak belakang, mereka itukan perpanjang-tanganan partai di DPRD,” tegas. (infojambi.com/TOT)

Anak Zulkifli Nurdin Calon Bupati Tanjab Timur

KOTAJAMBI – Ketua DPW PAN Propinsi Jambi, Zulkifli Nurdin secara mengejutkan menyatakan anaknya, Zumi Zola dipersiapkan sebagai calon Bupati Tanjung Jabung Timur.

“Zumi Zola akan dicalonkan sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur periode mendatang, tentunya PAN yang akan mengusungnya.” Katanya di sela-sela pembekalan 55 caleg terpilih PAN se-Propinsi Jambi di Abadi Suite, Rabu (22/7).

Menurut Zulkifli, anaknya itu berminat untuk terjun secara serius ke dunia politik lewat PAN. Saat ini Zumi sudah terdaftar sebagai kader partai berlambang matahari itu.

“Zumi Zola serius untuk terjun ke politik dan sekarang sudah terdaftar secara resmi sebagai kader PAN,” terangnya.

Untuk itu Zulkifli meminta kepada semua kader PAN untuk menerima dan memperjuangkan Zumi sebagai calon Bupati Tanjung Jabung Timur periode mendatang . “Saya harap semua kader PAN bisa menerima dan memperjuangkannya,” tegasnya. (Infojambi.com/TOT)

Zulifki Nurdin : Saya Pasti Mundur, Tunggu Waktu Yang Tepat

KOTAJAMBI - Ketua DPD PAN Propinsi Jambi, Zulkifli Nurdin mengatakan menunggu waktu yang tepat untuk mudur menjadi ketua PAN.

"Tidak selamanya saya berkecimpung di dunia politik, tentu ada waktunya untuk pensiun. Tapi menunggu waktu yang tepat" ujar Zulkifli Nurdin usai acara pembekalan caleg terpilih dari PAN se-Propinsi Jambi, di Hotel Abadi Suite Rabu (22/7) sore.

Menurut Zulkifli, surat pengunduran dirinya sudah dikirim ke DPP PAN serta berbicarakan langsung dengan Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa.

"Keduanya kaget dan mereka berharap saya tetap betahan. Tapi niat saya untuk mundur sudah bulat, mudur dengan cara yang baik-baik." Jelasnya.(infojambi.com/TOT)

Zulkifli Nurdin : Walikota Mau Ketemu Saya

KOTA JAMBI – Dikabarkan Walikota Jambi, Bambang Priyanto esok (23/7) akan menemui Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin. Hal ini disampaikan Zulkifli usai acara pembekalan caleg terpilih dari PAN se-Propinsi Jambi di Hotel Abadi Suite, Rabu (22/7) siang.

“Iya, Walikota mau ketemu saya besok,” kata Zulkifli Nurdin kepada infojambi.com dilokasi. Sayangnya, ketika ditanya kapan dan isi pembicaraan yang akan dibahas, ia mengatakan tidak tahu pasti apa yang bakal dibicarakan Bambang.

“Saya tidak tahu pasti, tunggu saja besok,” pungkasnya. (infojambi.com/TOT)

Dila Hich Calon Kertua DPRD Propinsi Jambi

Kota jambi - DPW PAN Propinsi Jambi akhirnya menetapkan tujuh nama calon ketua DPRD kabupaten dan DPRD Propinsi dari delapan nama yang direncanakan sebelumnya. Daftar nama itu dibacakan Sekretaris DPW PAN Propinsi Jambi, Chairul Naim M Anik dihadapan 55 peserta pembekalan caleg terpilih dari PAN se-Propinsi Jambi di Hotel Abadi Suite, Rabu (22/7) sore.

Acara yang juga dihadiri Ketua DPW PAN Propinsi Jambi, Zulkifli Nurdin, mengumumkan Dilla Hikmah Sari yang notabene anak Bupati Tanjabtim, Abdullah Hich didaulat sebagai calon dari PAN untuk merebut posisi ketua DPRD Propinsi Jambi periode 2009 – 2014.

“Menetapkan Dilla Hikmah Sari sebagai calon ketua DPRD Propinsi Jambi dari PAN,” kata sekretaris itu.Sementara tujuh nama yang bakal dijagokan PAN merebut kursi ketua DPRD di enam kabupaten antara lain, Liberty (Kerinci), Susi Apriyanti (Sarolangun), Umi Salmah (Merangin), Mahili (Bungo) dan Fahmi Mai (Muaro Jambi), terakhir Romi Hariyanto (Tanjab Timur). Sementara untuk DPRD Kota Jambi, nama bakal calon untuk posisi ketua tak jadi disebutkan. “Untuk calon ketua DPRD Kota Jambi masih kosong,” pungkasnya. (infojambi.com/TOT)

Pendidikan Gratis Tanggung Jawab Siapa

KOTA JAMBI –Anggaran pendidikan di Propinsi Jambi tahun 2009 turun menjadi 209 milyar, padahal pada tahun sebelumnya sebesar 315 milyar atau 18.64 % dari APBD Propinsi Jambi. Jika dikalkulasikan jumlah siswa SD, SMP dan SMA maka biaya satuan pendidikan tidak lebih dari Rp 396.396 per orang per tahun. Dengan kondisi demikian masih relevankah membicarakan pendidikan gratis.

Paling tidak hal itu menjadi topik hangat dalam Semiloka Nasional Pendidikan yang bertajuk konsepsi dan strategi kebijakan pendidikan gratis bagi peningkatan kualitas dan perluasaan akses di daerah, Selasa (21/7) pagi GOS Kotabaru Jambi.

Menurut Ketua Dewan Pendidikan, Drs, A Somad, kebijakan pendidikan gratis sangat kontraproduktif dengan implementasi anggaran yang dialokasikan. Alokasi anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan cenderung menurun. Disamping itu, pada alokasi tersebut porsi gaji guru lebih besar ketimbang meningkatkan mutu pendidikan.

”Prakteknya, 207 triliyun dana APBN untuk pendidikan ternyata peruntukannya lebih ke gaji guru bukan pada peningkatan akademik. Sementara di Propinsi Jambi, dari 315 milyar APBD 2008 turun menjadi 209 milyar di APBD 2009, Masihkah relevan membicarakan pendidikan gratis sementara kebijakan anggaran tidak sikapi secara serius,” kata A. Somad dalam makalahnya.

Sementara pemateri lain, Utomo Danawijaya, pakar pendidikan The Istitute for Education reform Universitas Paramadina Jakarta mengatakan secara nyata saat ini masyarakat yang memperoleh pendidikan hanya 6,7 % per tahun, prosentase angka buta huruf di Indoensia sekitar 8,07 % atau 12,6 juta pendududuk, jumlah mahasiswa hanya 1,1 % dari total penduduk dengan angka partisipasi murni (APM) 14 %, jauh dibanding Orba 17 %. Sementara pendapatan per orang per hari kurang dari 20 ribu. Lantas siapakah yang sanggup membiayai pendidikan gratis bagi mereka.

”Dengan kondisi demikian, selain pemerintah, lantas siapakah yang sanggup membiayai pendidikan gratis bagi mereka,” kata Utomo.

Menjawab itu, perusahaan atau dunia usaha dapat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui CSR/CD. Program itu bentuk komitmen dunia usaha membantu pemerintah dibidang ekonomi, sosial budaya, keagamaan, pendidikan dan infrastruktur. Khusus dibidang pendidikan sesuai dengan UU No.233/2002, UU no. 20 dan PP No. 48 tahun 2008 bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab besama pemerintah, masyarakat termasuk juga pihak – pihak yang punya perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, salah satunya dunia usaha.

”Lewat pelaksaan program CSR/CD, perusahaan bersama –sama dengan steakholder lainnya, dapat mewujudkan pendidikan bagi masyarakat tanpa mengurangi peran dan tanggung jawab pemerintah,” kata Direktur CSR PT WKS, Ir. Slamet Irianto.

Menyikapi semuanya, Hidayat Nur Wahid secara umum mengharapkan dengan alokasi anggaran pendidikan 20 %, seluruh anak – anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan dasar minimal sembilan tahun. ”Kedepan tidak ada lagi anak – anak indonesia yang tidak mengenyam pendidikan dasar,” pungkasnya. (infojambi.com/TOT)

Pelanggaran Dianulir, Tim Mega - Pro Bingung

KOTA JAMBI – Wakil Ketua Tim Kampanye Propinsi Mega – Prabowo Jambi, Edi Purwanto bingung atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi dan Polda Jambi yang menganulir dugaan pelanggaran pidana pemilu dan administrasi atas terbitnya iklan kampanye Jk – Wiranto dan SBY – Boediono di Koran JS tanggal 6 Juli lalu.

“Entahlah, saya bingung atas keputusan Sentra Gakumdu Polda Jambi dan KPU Propinsi yang menganulir pelanggaran tersebut,” keluh Wakil Ketua Tim Kampanye Propinsi Mega – Prabowo Jambi, Edi Purwanto.

Kata dia, bahkan timnya menemukan 150 pelanggaran termasuk keterlibatan pejabat daerah dalam mensukseskan capres tertentu pada pilpres kemaren di Jambi, satupun tidak ada yang ditindak-lanjuti oleh pihak yang berwenang.

“Jangankan soal iklan dikoran pada masa tenang, 150 pelanggaran lain termasuk keterlibatan pejabat daerah hingga kini tidak ada kejelasannya. Dan ini sudah kami laporkan ke timkamnas di Jakarta,” kata Edi.

Sebelumnya, pihak Sentra Gakkumdu Polda Jambi lewat surat No. B/396/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009 yang ditanda-tangani Dir Reskrim Polda Jambi, Kombes Pol Drs, Nanang Hidayanto, sesuai rujukan surat Panwaslu No. 02 dan 03/PJ/TMJ/VII/2009 dan berdasarkan UU No. 42 Tahun 2008 serta UU No. 2 Tahun 2002. Kemudian surat dari penerbit, Koran JS, tanggal 6 Juli perihal permohonan maaf dan hasil gelar perkara antara Panwaslu Propinsi Jambi dengan penyidik Sentra Gakkumdu tanggal 10 Juli 2009 di Polda Jambi menyimpulkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh kedua tim sukses tidak unsurnya tidak terpenuhi.

Begitu juga KPU Propinsi Jambi dalam suratnya, No. 270/602/KPU-JBI/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009 yang ditanda-tangani M. Yasir Arafat, SE beralasan bahwa pemesanan iklan SBY – Boediono dan JK – Wiranto dilakukan oleh timkamnas. Disisi lain terbitnya iklan dimaksud murni kelalaian dari Koran JS yang dibuktikan dengan adanya surat permohonan maaf-nya. Dengan demikian KPU Propinsi Jambi beranggapan terbitnya iklan itu murni kelalaian dari penerbit bukan tim kampanye. (infojambi.com/TOT)

Manfaat Restorasi Ekosistem

JAMBI - Restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi yang dilakukan yayasan Harapan Rainforest di atas lahan seluas 49.145 ha mencakup sebagian Kabupaten Sarolangun dan Batanghari saat ini diyakini dapat memberikan manfaat ekonomi hutan dan sosial ekonomi serta ekologi bagi masyarakat, khususnya warga disekitar hutan. Hal ini disampaikan Direktur Unit Pengelola Harapan Rainforest, Yusup Cahyadin di Sekretariat Warsi, Telanaipura Kota Jambi, Selasa (21/7).

”Karena lahan restorasi ekosistem itu adalah hutan industri, tentu potensi kayu dan kekayaan hayati pilihan nilai ekonomisnya akan kita dorong. Dengan demikian baik pengelola maupun masyarakat sekitar akan mendapatkan manfaat dari kegiatan restorasi itu,” kata Yusuf.

Menurut dia, kegiatan restorasi ekosistem yang hendak dilakukannya diatas lahan hutan produksi itu diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat terutama yang disekitar lokasi baik dari sisi ekonomi hutan, sosial ekonomi serta ekologi

Manfaat ekonomi hutan menurut dia terdiri dari pendapatan hasil hutan non kayu diperkirakan sebesar 10 milyar, pemanfaatan jasa lingkungan 47,6 milyar yang mencakup segi ekowisata 3,7 m, pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian 30,6 m. Hal itu belum lagi ditambah jasa karbon dan jasa tata air.

Dari segi manfaat ekonomi sosial, kegiatan restorasi itu dapat meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana umum masyarakat, pemanfaatan hutan secara lestari, peningkatan transaksi ekonomi lokal yang diperkirakan 2,2 m dengan manfaat ekonomi secara total mencapai (NVP) 7,7 m.

Kemudian sisi ekologinya, keuntungan yang bakal didapat antara lain adanya perbaikan struktur dan komposisi vegetasi hutan alam, peningkatan keanekaragaman hayati, perbaikan habitat fauna pilihan, pemulihan fungsi ekosistem hutan dan ketahanan ekosistem yang utuh. (infojambi.com/TOT)

sby - Boediono Raih 59.40 % di Propinsi Jambi

KOTAJAMBI – Berdasarkan hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi, di Hotel Royal Garden, Kota Jambi, Minggu (17/7) pasangan SBY – Boediono memenangkan Pilpres di Propinsi Jambi dengan meraih 927.038 suara (59,40 persen), Mega – Prabowo 455.239 (29,17 persen) dan JK – Wiranto 178.223 ( 11,42 persen). Menurut Ketua KPU Propinsi Jambi, M Yasir Arafat, penghitungan berjalan lancar, walau ada beberapa keberatan dari saksi ketiga pasangan, tapi akhirnya mereka menerima hasil perhitungan. Hasil ini akan kita kirim ke KPU Pusat minggu depan.


Suara yang dihitung dari 9 kabupaten dan satu kota dengan Jumlah DPT sebanyak 2.198.902, suara sah sebanyak 1.560 .500 dan tidak sah 68.433. Sisanya tidak memilih.

Sementara itu menurut keterangan Iman Kurnia selaku ketua tim IT yang mengkoordinir Quick Count Infojambi.com, bila dikomparasi hasil Pleno KPU Propinsi Jambi dengan Quick Count versi Infojambi.com, hanya terdapat selisih yang kecil sekali karena masih dalam interval satu digit.

Selisih tersebut sebesar 0,55 % untuk pasangan SBY - Boediono, 3,13 % untuk pasangan Mega - Prabowo dan 3,69 % untuk pasangan JK - Wiranto. "Dapat kami simpulkan, bahwa tingkat akurasi quick count infojambi.com, cukup tinggi dan dapat diandalkan" jawab Iman Kurnia.(infojambi.com/TOT)

Unesco : Media Mesti Jadi Peredam Konflik

KOTA JAMBI – Untuk menghindari konflik dalam pemilu legislatif, pilpres dan pilkada, media di Jambi dalam meliput dan menulis berita dituntut untuk netral, memahami aturan dan menggunakan bahasa yang tepat. Dimata Kepala Unesco untuk Indonesia, Arya Gunawan, media itu ibaratkan sebilah pisau tajam dengan dua kemungkinan penggunaan yang berdampak saling bertolak-belakang. Disatu sisi bisa meredam konflik namun disisi lain juga mematik konflik.

Paling tidak hal itu menjadi topik utama dalam diskusi membahas peran media dan potensi konflik daalam pemilu yang digelar UNESCO Indonesia di Hotel Abadi Suite, Kamis (16/7).

“Media ibaratkan sebilah pisau, ditangan dokter bedah bisa menghidupkan orang. Ditangan penjahat bisa membunuh orang. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana membekali agar dapat menjadi pencegah atau penengah konflik,” katanya.

Sementara itu, mantan Wartawan Kompas, Nasrul Tahar dalam materinya tak bisa membantah bahwa pelaksanaan pemilu di Jambi rawan konflik horizontal yang berujung anarkis seperti yang terjadi pada Pilkada di Kerinci lalu. Untuk meredam itu, wartawan dalam meliput dan menulis berita dituntut untuk netral, memahami aturan dan berpihak pada kebenaran, tidak mendramtisir ucapan, kejadian dan tindakan yang berpotensi menaikan suhu konflik.

“Netral, pahami aturan, gunakan kata yang tepat, menyejukan semua pihak, mengeleminir kata-kata fulgar. Begitu juga dengan penyajian photo dan gambar,” katanya.

Jika ini tidak dilakukan, menurut mantan wartawan RCTI dan SCTV, Dhany D Laksono media dikategorikan penyebab konflik. Dia beranggapan, adanya bias idiologi, sara, afiliasi politik, proyek politik, suap, sogok, amplop, kepentingan bisnis, kepentingan iklan dan ancaman dari calon maupun tim tertentu terhadap media atau wartawan dilapangan merupakan faktor – faktor ketidak-netralan media. "Ketidak-netralan media salah satu faktor pemicu konflik dalam pemilu,” kata Dhandy. (infojambi.com/TOT)

101.040 Warga Kota Jambi Pilih Golput

KOTA JAMBI – Kurang lebih seratus ribuan warga Kota Jambi tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 8 Juli lalu. Hal ini disampaikan Ketua KPU Kota Jambi, Ratna Dewi usai Pleno KPU Kota Jambi di Hotel Abadi, Kamis (16/7).

“Kurang lebih 101.040 masyarakat Kota Jambi yang tidak menggunakan haknya,” kata Ratna kepada infojambi.com usai pleno.

Menurut Ratna angka itu didapat berdasarkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 377.878 dikurangi suara sah sebanyak 268.329 dan tidak sah 8.509.

Kemudian sesuai hasil pleno, pasangan SBY – Boediono unggul atas Capres dan Cawapres lainnya. “Diposisi pertama SBY – Boediono 199.303, kemudian Mega – Prabowo 42.558 dan terkahir JK – Wiranto 26.468,” beber Ratna. (infojambi.com/TOT)

Permainan Psikolgi Media

KOTAJAMBI – Cara jitu meredam konflik adalah dengan cara melakukan permainan psikologis media. Hal ini dikatakan wartawan senior dari Jakarta, Dhandy D Laksono pada acara diskusi peran media dan potensi konflik pada pemilu.


Kata mantan produser tv swasta itu, ketika potensi konflik mulai mengemuka, media berperan untuk meredamnya. Caranya dengan menampilkan berita human interest dihalaman utamanya.

“Itu namanya permainan psikologi media guna meredam konflik,” kata Dhandy. (infojambi.com/TOT)

Perselisihan ZN dan BP Akibat Krisis Komunkasi Politik

KOTAJAMBI – “Ketidaksetujuan gubernur atas dilantiknya Mardjani dan Sitanggang akibat buntunya komunikasi antara gubernur dan walikota. Jika keduanya tidak ingin losing face, sebaiknya bertemu dan menjalin komunikasi kembali serta duduk satu meja guna menyelesaikan persoalan pelantikan itu. Jika ini tidak dilakukan, akan menimbulkan efek domino” kata Asnawi dihadapan peserta diskusi, di Kantor Tetra Comuncation, Jalan Sumatera No. 10 jelutung Kota Jambi, Selasa (14/7) siang.

Efek dimaksud yakni persoalan administrasi yang melebar kepersoalan politik. Salah satunya, muncul penarikan dukungan lima partai pengusung Bambang – Sum belum lama ini. Kemudian, munculnya isu hak angket di DPRD Kota Jambi yang mengarah pada ”impeachment” kendati itu mustahil dilakukan mengingat butuh proses yang panjang dan aturan yang ketat.

”Hak angket butuh proses dan dewan saat ini mustahil bisa lakukan itu. Disamping itu tidak semudah itu untuk menjatuhkan Walikota,” tambahnya.

Manager Tetra, A. Shomad menegaskan agar persoalan ini tidak meluas ke ranah politik dan merugikan masyarakat, tentu harus ada pihak ketiga untuk menjembatani kedua kepala daearah agar kebuntuan komunikasi itu dapat dicairkan.

”Tentu butuh mediasi dari pihak ketiga agar kebuntuan komunikasi itu bisa cair. Disamping itu, persoalan administrasi sebaiknya diselesaikan hukum administrasi, bukan secara politik,” kata shomad. (infojambi.com/TOT)

Bambang Priyanto Sulit Digoyang

KOTAJAMBI – ”Aktifitas politik saat ini tidak bisa menjatuhkan Bambang Priyanto dari kursi Walikota Jambi,” kata Pengamat Politik, Asnawi Nasution mengomentari salah satu efek domino yang timbul jika krisis politik antara legislatif dan eksekutif terus meruncing. Hal itu disampaikan di hadapan peserta diskusi, di kantor Tetra Comunication, Selasa (14/7) siang.

Pasalnya, menurut aturan, Walikota dapat diganti apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. ”Pertama, yang bersangkutan meninggal, kedua mengundurkan diri. Ketiga diberhentikan. Nah diberhentikan banyak pasal – pasalnya dan itu tidak gampang,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan pengamat lainnya, As’ad Isma. Ketua GP Anhor mengatakan

As’ad Isma apapun alasan untuk menurunkan Bambang tidak bisa.

”Untuk menurunkan Bambang dari jabatan Walikota Jambi tidak bisa, apapun alasannya. Yang penting saat ini masing – masing pihak jangan saling ego,” kata As’ad Isma. (Infojambi.com/TOT)

A. Shomad : Soal Administrasi Kok di Bawa ke Politik

KOTA JAMBI – ”Soal administrasi kok dibawa kepolitik,” ungkap Direktur LSP SDM, A Shomad dihadapan peserta Diskusi Opini Dan Arah Politik Kepemimpinan Bambang – Sum Dan Efektifitas Birokrasi Hukum di kantor Tetra Comunication, Jalan Sumatera No. 10 Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Selasa (14/7).

Lanjut dia, pelantikan Mardjani dan Sitanggang yang diributkan saat ini hanyalah persoalan administrasi dan harusnya diselesaikan secara administrasi bukan politik. Namun perkembangan dewasa ini justru mengarah ke ranah politik.

”Soal pelantikan itukan hanya masalah prosedur, logikanya hal itu harus diselesaikan secara hukum administrasi bukan politik. Tapi ini sudah terlalu jauh dipersoalkan secara politik, apalagi sampai ada ancaman hak angket,” tambahnya.

Kata dia, adanya penarikan dukungan politik dari parpol pengusung Bambang – Sum pada Pilkada lalu, hingga melebar pada isu pengajuan hak angket di DPRD Kota Jambi yang dimotori DPD PAN Kota Jambi belum lama ini dan Zulkifli Somad selaku ketua DPRD tentu akan mengancam harmonisasi hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif yang terbina selama ini.

”Ini ancaman distabilitas hubungan harmonisasi eksekutif dengan legislatif. Korban pertamanya tentu masyarakat karena pelayanan tidak jalan, administrasi mampet. Semua ngumpul jadi penumpang dibalik itu untuk mencari untung. Jika ini tidak disikapi tentu yang jadi korban masyarakat, pelayanan publik terbengkalai karena pemerintah sibuk berkonflik,” tambahnya. (infojambi.com/TOT)

Sulit Ajukan Hak Angket

KOTA JAMBI – “Belum ada rekomendasi dari anggota dewan soal hak angket. Jika mereka mengatakan demikian, sah – sah saja karena itu haknya. Tapi untuk menuju kesana, prosesnya panjang,” kata Zayadi, menjawab pertanyaan usai mengikuti ”Diskusi Opini Dan Arah Politik Kepemimpinan Bambang – Sum Dan Efektifitas Birokrasi Hukum di kantor Tetra Comunication, Jalan Sumatera No. 10 Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Selasa (14/7).

”Mesti interpelasi dulu, itupun melalui proses yang panjang. Syaratnya, paripurna harus dihadiri seperempat jumlah anggota dewan, lalu disepakati 2/3 jumlah anggota dewan yang hadir,” kata Zayadi.

Pernyataan itu diperkuat oleh pengamat politik, Asnawi Nasution. Kata dia, hak interpelasi dan angket yang diwacanakan akan dialamatkan ke Walikota Jambi, Bambang Priyanto mustahil dilakukan. Mengingat habisnya masa kerja dewan periode 2004 – 2009.

”Dengan panjangnya proses dan melihat limit waktu masa kerja DPRD Kota Jambi Periode 2004 – 2009 yang Agustus 2009 nanti berakhir maka dipastikan haknya tersebut sulit direalisasikan,” kata Asnawi. (infojambi.com/TOT)

Di Kota, SBY - Boediono Terlalu Tangguh

KOTA JAMBI – Berdasarkan data hasil perolehan suara yang dikeluarkan oleh Tim Kampanye Daerah (Kamda) SBY – Boediono Kota Jambi, Minggu (12/7) siang, pasangan SBY – Boediono terlalu tangguh untuk lawan – lawannya. Sementara di posisi kedua diraih Mega – Prabowo dan JK – Wiranto diposisi ketiga.

“Berdasarkan penghitungan kami di Kota Jambi, SBY – Boediono meraih 199.438 (74.30 %), Mega – Prabowo 42.448 (15.81%) sedangkan JK – Wiranto 26.532 (9.88),” kata Ketua Tim Kamda SBY – Boediono Kota Jambi, Efendi hatta, Minggu (12/7) siang.

Lanjut dia, hasil ini kemungkinan besar tidak akan berubah karena dari 1.339 TPS yang ada di Kota Jambi, semua datanya sudah masuk ke tim. (infojambi.com/TOT)

TPS Kosong, Panwaslu Propinsi Jambi Turun Tangan

KOTA JAMBI – Panitia Pengawas Pemilu Propinsi Jambi lakukan investigasi ke Kabupaten Tebo guna mengungkap motif dibalik tidak satupun pemilih di TPS 01 dan TPS 02 Desa Betung Bedarah Kecamatan Tebo Ilir menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 8 Juli lalu.

Bedasarkan laporan dari Panwaslu Tebo, tak satupun surat suara yang “sentuh” oleh 430 orang pemilih yang terdaftar di TPS 01 dan 424 pemilih di TPS 02. Padahal pihak surat undangan mencontreng sudah dilayangkan. Dari informasi awal yang diterima panwas, ada oknum yang sengaja mengintimidasi pemilih untuk tidak menggunakan haknya.

“Dugaan sementara ada oknum KPPS yang memerintahkan orang lain untuk mengintimidasi pemilih agar tidak datang ke TPS. Jika itu benar maka jelas ini pelanggaran pidana,” kata Ketua Panwaslu Propinsi Jambi kepada infojambi.com saat merayakan Ultah-nya di sekretariatnya, (11/7) siang. (infojambi.com/TOT)

Es Campur Dahlia Menggoyang Lidah

KOTA JAMBI – Anda haus, cuaca panas terik dan kebetulan melintasi jalan Jenderal Gatot Subroto, tepatnya di seberang jalan Hotel Novotel Kota Jambi. Cobalah mampir sejenak, Dahlia siap menyajikan es campur yang menyegarkan bagi pelanggannya.

Dengan harga yang relatif murah, lima ribu per mangkok, anda sudah dapat menikmati es campur yang dilumuri susu coklat kental manis, santan segar dan air gula merah plus senyum manis Dahlia. Tidak itu saja, didalamnya juga terdapat kacang merah nan gurih, tapai, cincau dan cendol yang menggoyang lidah.

“Per mangkok hanya lima ribu bang, murahkan. Rasanya pun dak kalah saing dengan es lainnya. Coba deh dijamin enak dan ketagihan,” kata Dahlia promosi sembari tersenyum.

Kata dia, bagi pelanggan yang ingin mencoba es campur buatannya, silahkan saja mampir. Tiap harinya, Dahlia mulai berjualan dari Pukul 10 pagi hingga 4 sore. Dari penjualan itu, ia bisa meraih keuntungan bersih mencapai Rp 200 ribu per hari.

“Alhamdulillah, karena pelanggan kami banyak, tentunya keuntungan cukup tinggi. Per hari bisa sampai Rp 200 ribu, apalagi jika cuaca panas,” pungkasnya. (infojambi.com/TOT)

Terkesan Mengada-ada, Status Sum INdra Dipertanyakan

KOTA JAMBI – Anggota DPRD Kota Jambi, Abdullah Jufri mempertanyakan apakah penarikan dukungan politik terhadap Walikota Jambi, Bambang Priyanto baru – baru ini juga berlaku terhadap Sum Indra. Bahkan alasan penarikan dukungan itu terkesan mengada – ada.

“Apakah penarikan dukungan itu juga berlaku untuk Wakilnya, Sum Indra,” kata Abdullah Jufri kepada infojambi.com dikediamannya, Minggu (12/7) siang.

Kata dia, kendati mustahil, penarikan dukungan itu harusnya berlaku juga bagi Sum Indra, karena keduanya maju bersama pada Pilkada pertengahan tahun lalu dan dilantik November silam.

Ditempat terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat Kota Jambi, Efendi Hatta mengatakan penarikan dukungan itu terkesan mengada-ada. Pasalnya alasan yang dijadikan pembenaran oleh kelima parpol tak masuk akal.

“Penarikan dukungan itu hak mereka tapi alasan untuk menjatuhkan Bambang jelas mengada-ada. Pak Bambang jangan takut, jalankan saja tugas pemerintah dengan baik. Demi kepentingan masyarakat, kami siap mendukung,” katanya. (infojambi.com/TOT)

SBY - BOediono Terlalu Tangguh

KOTA JAMBI – Penghitungan perolehan suara Pilpres 8 Juli di PPK Kotabaru, Sabtu (11/7) berjalan lancar. Hasilnya, SBY masih terlalu tangguh buat lawan – lawannya.
“Hasilnya, Mega – Prabowo 10.733, SBY – Boediono 47.634, dan JK – Wiranto 7.210,” kata Ketua PPK Kotabaru, Mahmud kepada infojambi.com,” Sabtu (11/7) siang.

Sementara menurut Ketua Panwascam Kotabaru, Agung Harafat, proses penghitungan berjalan lancar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Proses penghitungan hingga penetapan hasil perolehan suara berjalan sesuai dengan aturan dan lancar,” kata Agung. (infojambi.com/TOT)

Belum Dilaporkan, Polisi Sudah Bertindak

KOTA JAMBI – “Sesuai Undang – undang 42 Tahun 2009, setelah Panwaslu melaporkan ke Polisi, barulah Polisi bisa bertindak. Namun kenyataannya di Tebo, tanpa adanya laporan dari Panwaslu setempat terkait adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oknum KPSS 01 dan 02 di Desa Betung Bedarah justru sudah diperiksa Polisi,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Propinsi Jambi, Salahuddin, S.Pt,M.Si kepada infojambi.com, diruang kerjanya, Sabtu (11/7) siang.

Hal ini dikatakannya terkait tindakan aparat kepolisian di Tebo yang memeriksa Ketua KPPS TPS 01 dan 02 Desa Betung Berdarah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo terkait adanya dugaan intimidasi yang dilakukan orang suruhan kedua oknum tersebut terhadap pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 8 Juli lalu.

“Panwaslu belum bertindak tapi keduanya sudah diperiksa oleh polisi. Makanya saya kirim anggota ke Tebo,” pungkasnya. (infojambi.com/TOT)

As'ad SYam : Bukan Tanggung Jawab Kami

KOTA JAMBI – Tim Kampanye Daerah (Kamda) SBY – Boediono Propinsi Jambi menolak bertanggung jawab atas terbitnya iklan kampanye kandidatnya pada masa kampanye disalah satu media lokal di Jambi. Sementara Tim Kampanye Daerah JK – Wiranto Propinsi Jambi hingga kini belum memberikan pernyataan resmi.

Terbitnya iklan di koran pada masa kampanye bukan tanggung jawab Tim Kamda SBY – Boediono Propinsi Jambi. Mungkin tim sukses lain,” tegas Ketua Tim Kamda SBY – Boediono Propinsi Jambi, Drs As’ad Syam, MM.

Sementara Ketua Tim Kampanye Daerah JK – Wiranto Propinsi Jambi, Yopi Muthalib, BBA, MBA ketika hendak dikonfirmasi hingga kini sulit ditemui. Bahkan ketika dihubungi ke No Hp-nya tidak diangkat. (infojambi.com/TOT)

Quick Count Panwaslu Propinsi Jambi SBY - Boediono Unggul

KOTA JAMBI - Berdasar hasil sementara penghitungan cepat (quick count) Pilpres yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Propinsi Jambi, Kamis (9/7) malam Pukul 00.01 wib, pasangan SBY - Boediono masih terlalu tangguh buat lawan - lawannya.

Dari data quick count Panwaslu, SBY - Boediono meraih suara sebanyak 561.450 atau 57.63 %. Sedangkan Mega - Prabowo 299.398 (30.73%), JK - Wiranto 113.334 (11.63%). Kemudian total suara sah 974.182 dari total mata pilih 974.142 dari mata pilih yang terdaftar dalam DPT 2.197.422.

"Berdasarkan hasil tersebut, di Propinsi Jambi, pasangan SBY - Budiono unggul. Ditempat kedua direbut Mega - Prabowo, dan disusul JK - Wiranto diposisi ketiga." kata Ketua Panwaslu Propinsi Jambi, Salahuddin, S.Pt, M.Si di ruang kerjanya, Jum'at (10/7) dini hari. (infojambi.com/TOT)

Hasil Rekap Tim JK - WIranto, SBY - Boediono Unggul

KOTA JAMBI – Berdasarkan hasil perolehan suara sementara dari Tim Kampanye JK – Wiranto Kota Jambi, Kamis (9/7) sore, untuk kota, SBY – Boediono menang telak. Diposisi kedua ditempati Mega – Prabowo sedangkan pasangan JK – Wiranto berada diurutan buncit.
”Hasil rekapitulasi perolehan suara sementara dari kecamatan se-Kota Jambi, Mega – Prabowo 30.712, SBY – Boediono 140.058, JK – Wiranto 18.529,” kata Kordinator Tim Saksi Tim Kampanye JK – Wiranto Kota Jambi Drs. Asmuni Jatoeb.

Hasil tersebut menurut dia masih belum lengkap, karena hasil perolehan suara dimasing-masing kelurahan belum dilaporkan secara lengkap oleh tim kecamatan.

”Hasil ini belum semuanya masuk. Kita masih menunggu laporan kordinator tim kecamatan,” tambahnya. (infojambi.com/TOT)