Catatan Karya Tulis....................

10 September 2009

Pemprop Serius Datangkan Pengganti Shela

KOTAJAMBI – Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin menyatakan serius untuk mendatangkan harimau baru pengganti Shela, Harimau Sumatera berusia 25 tahun yang mati terbunuh di dalam kandangnya, Sabtu, 22 Agustus 2009 lalu.

Menurut Zulkifli, Senin, 7 September 2009, Pemerintah Propinsi (Pemprov) Jambi telah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Kebun Binatang Ragunan, agar bersedia memberikan sepasang harimau sumatera untuk dipelihara oleh Kebun Binatang Taman Rimbo Kota Jambi.

“Saya sudah menyurati Gubernur DKI Jakarta dan pihak Kebun Binatang Ragunan tiga hari yang lalu. Isinya meminta satu pasang harimau sumatera sebagai pengganti Shela,” kata Zulkifli Nurdin kepada Infojambi.com di ruang kerjanya, Rabu (9/9).

Gubernur berharap agar kedepanya penjagaan satwa liar di Kebun Binatang Taman Rimbo lebih ditingkatkan lagi. Agar kejadian terbunuhnya Shela tidak terulang lagi. (infojambi.com/TOT)

Berbuat Mesum, 5 Mahasiswa Digaruk Satpol PP


KOTAJAMBI – Sedang asik berbuat mesum, lima mahasiswa dan pasangannya digaruk petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi dalam razia di tempat kosan dan hotel melati dalam Kota Jambi, Rabu (9/9).

Mereka adalah Adi Syahputra (21), Ekaruli (21) dan Ayu Utama (21) mahasiswa Universitas Jambi (unja). Dua lagi Riki (24) mahasiswa Stikes dan Eka (22) mahasiswa PGSD Muara Bulian.

Menurut Kordinator Razia, Eli Farida dari Subsi Pengawasan dan Pendidikan Satpol PP Kota Jambi, kelima mahasiswa itu didapati tengah melakukan hubungan badan besama pasangannya dalam kamar hotel melati.

Ditambahkannya, pasangan Adi Syahputra dan Ayu Utama, Riki dan Eka, serta pasangan Sudirman dan Ekaruli ditangkap petugas sedang berbuat mesum di Hotel Sephia Kelurahan Pall V Kecamatan Kotabaru.

Petugas juga berhasil menangkap dua pasangan dewasa di tempat kosan kawasan Candra Thehok, yakni Pebriyanto dan Hani, serta pasangan Messi dan Rika. Satu pasangan lagi Jamiah dan Lisa ditangkap di Hotel Sephia bersama ke lima pasangan mahasiswa.

“Setelah ditangkap, mereka kita periksa, didata lalu diberi pengarahan dan nasehat. Kemudian memanggil orang tuanya, kasih saran, bila perlu dikawinkan. Pasangan dewasa kabarnya sudah mau kawin,” kata Kordinator Razia dari Subsi Pengawasan dan Pendidikan Satpol PP Kota Jambi, Eli Farida kepada Infojambi.com di kantornya, Rabu (9/9). (infojambi.com/TOT)

Pejabat Dilarang Terima Parsel dan Mobnas Untuk Mudik Lebaran


KOTAJAMBI – Gubernur Provinsi Jambi, Zulkifli Nurdin melarang keras para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menerima parsel lebaran dan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran.

Menurut Zulkifli, berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi bahwa pejabat dilarang menerima parsel dalam bentuk apapun. Agar tidak terjadinya kesalahan, Gubernur bakal mengeluarkan surat edaran terkait larangan itu kepada instansi terkait.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada jajarannya agar tidak memanfaatkan kendaraan dinas untuk kendaraan mudik lebaran. Mobil berpelat merah hanya boleh digunakan untuk kepentingan tugas. Jika ditemukan, kedua pelanggaran tersebut, dirinya bakal menjatuhkan sanksi bagi pejabat yang melanggar.

“Undang-undang melarang pejabat menerima parsel dan memanfaatkan kendaraan untuk kepentingan pribadi. Sesuai aturan, bagi yang melanggar akan kita beri sanksi,”tegas Zulkifli. (infojambi.com/TOT)

Stahirsyah dan Burhanuddin Tolak Bantu Dana Pilgub


KOTAJAMBI- Bupati Batanghari dan Muaro Jambi menolak menyumbang dana untuk pemilihan Gubernur Jambi Periode 2010 – 2015 mendatang. “Kita tidak bisa mengalokasikan dana untuk Pilgub,” kata Bupati Batangari, Syahirsyah, di DPRD Propinsi Jambi, Selasa (8/9) siang.

Menurut Syahirsyah, Kabupaten Batanghari bakal menggelar pemilihan bupati pada tahun 2011 dan memerlukan dana yang cukup besar. Sedangkan Bupati Muarojambi, Burhanudin Mahir punya alasan lain pula, dana Pilgub itu merupakan wewenang dari pihak provinsi bukan kabupaten. Jadi, pemprop provinsilah berkewajiban untuk memenuhinya.

Sementara Bupati Kabupaten Sarolangun, Tanjabtim dan Tanjabbar akan membantu dana pilgub tersebut.
“Kita siap membantu KPU jika ada kesepakatan dengan Pemprop,” ujar Bupati sarolangun, HBA juga diamini oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, Abdullah Hich dan Bupati Tanjung Jabung Barat.

Menurut mereka suntikan dana dana Pilgub dari pihaknya bisa dilakukan namun harus disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Disamping itu, mereka akan membantu jika kabupaten lain ikut berpartisipasi. “Kita lihat perkembangannya, selain itu kita melihat daerah lain, kalau ada yang membantu kita juga akan ikut membantu,” kata Bupati Tanjabbar, Syafrial. (infojambi.com/TOT)

Mukti Zakaria "KO" Saat Pelantikan


KOTAJAMBI –Anggota DPRD periode 2009 – 2014, Mukti Zakaria dari Partai Golkar “KO” saat hendak dilantik dan diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Selasa (8/9) di Kantor DPRD Propinsi Jambi.

Kejadian bermula saat panitia dari sekretariat dewan membacakan nama-nama anggota dewan terpilih untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Satu-persatu ke 45 anggota dewan terpilih menuju tempat dimaksud.

Ketika siap dilantik dan diambil sumpah oleh ketua Pengadilan Tinggi, Iskandar Tjakae, SH MH, tiba-tiba tubuh Mukti Zakaria oleng. Beruntungnya, ia sempat berpengangan dengan rekan yang berdiri bersebelahan.

Kejadian itu sempat menjadi pusat perhatian Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, muspida dan undangan lainnya. Melihat kejadian itu, sejumlah petugas langsung memapah mukti yang masih setengah sadar. Namun acara tetap berlangsung dan wakil rakyat itu turut dilantik.

“Kejadian itu sempat menganggu jalannya pelantikan. Untungnya petugas panitia cepat tanggap. Acara pelantikan pun berjalan,” kata Sekretaris Dewan, Emi Nafisah di gedung dewan, Selasa (8/9) pagi. (infojambi.com/TOT)

Effendi Hatta DPRD Propinsi Ridwan Wahab DPRD Kota Jambi ?


KOTAJAMBI – DPP Partai Demokrat akan mengumuman calon Ketua DPRD Propinsi dan Kabupaten/ Kota tiga hari mendatang. Effedi Hatta dijagokan untuk Ketua DPRD Propinsi Jambi sedangkan untuk DPRD Kota Jambi, Ridwan Wahap. Tapi semua tergantung penilaian tim 9 Partai Demokrat.

"Kami akan umumkan daftar nama calon Ketua DPRD propinsi dan kabupaten/kota tiga hari lagi. Tunggu saja," kata Koordinator DPP Partai Demokrat Wilayah Jambi, Indrawati Sukadis menjawab infojambi.com, di gedung DPRD Propinsi Jambi, Selasa (8/9).

Kabarnya, Tim-9 yang dibentuk Partai Demokrat sudah mengantongi hasil penilaian terhadap sejumlah kandidat. Penilaian didasarkan pada latar belakang pendidikan, jumlah suara pemilihan legislatif (pileg), kedudukan dalam partai, ketokohan di masyarakat dan pengalaman berogranisasi, serta hasil wawancara, psikotes dan penyampaian visi-misi para kandidat.

Untuk kandidat Ketua DPRD Propinsi disebut-sebut nama Efendi Hatta, Soekarno, Azwaan Zuhri. Dari ketiga kandidat tersebut Effendi Hatta berpeluang besar, dari ketokohan dan perannya memenangkan Partai Demokrat dan PIlres di Kota Jambi. Effendi juga memili lobi yang kuat ke Cikeas. Kabarnya Effendi terganjal masalah pendidikan. Juga banyak tokoh-tokoh Jambi tidak menginginkannya jadi ketua DPRD.

Sementara Azwan selama ini kurang menonjol posisinya di Demokrat, tapi mantan aktivis HMI ini punya lobi kuat ke para petinggi DPP Demokrat melalui jalur HMI yang dedengkotnya salah seorang petinggi DPP Demokrat, Anas Urbaningrum. Kiprahnya untuk memenangkan demokrat tidak kelihatan sekali, karena banyak bergerak di balik layar. Masalah pendidikan Azwan tidak masalah. Para tokoh-tokoh Jambi lebih menginginkan Azwan menjadi Ketua DPRD Propinsi Jambi.

Sementara Soekarno, merupakan tokoh lama Demokrat di Kota Jambi, yang sempat menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Jambi. Hanya saja Soekarno punya "dosa" dengan ikut menyetujui hak angket terhadap walikota Jambi beberapa bulan lalu. Masalah pendidikan juga bakal menghadangnya. Begitu juga pengalaman organisasi, Soekarno masuk kancah politik lima tahun lalu dengan menjadi Ketua Demokrat Kota Jambi.

Sedangkan untuk Ketua DPRD Kota Jambi kandidat Ridwan wahap, Herizon, zainal Abidin. Hanya saja Ridwan berpeluang besar, karena saat ini sudah menjadi Ketua DPD Kota sementara. Perannya selama duduk di DPRD Kota cukup menonjol, bahkan tidak ikut-ikutan menyetujui hak angket.

Menjelang pengumuman tersebut sejumlah kandidat terkesan enggan berkomentar. Zainal Abidin misalnya, memilih tutup-mulut. Begitu juga dengan Herizon. Sementara Ridwan Wahab, Sukarno dan Effendi Hatta mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya pada DPP.(infojambi.com/TOT/HAM/MS)

Komit TIngkatkan Kesejahteraan dan INfrastruktur

KOTAJAMBI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Jambi yang baru dilantik berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, salah satunya akan memperjuangkan pembangunan infrastruktur,” kata Anggota DPRD Propinsi Jambi, Chumaidi Zaidi dari PDI-P, usai dilantik di Gedung Dewan, Selasa (8/9).

Anggota dewan lainnya, Drs Adman Djambak dari Hanura menegaskan sesuai dengan tugas dan fungsi dewan yakni budgeter, legislasi dan pengawasan maka dirinya yakin dan bersungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Jambi.

“Sesuai tugas dan fungsi dewan, tentu saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Jambi, terutama soal peningkatan kesejahteraan,” kata Adman kepada Infojambi.com, Selasa (8/9).

Sementara anggota lama yang terpilih kembali, Mardinal dari Partai Golkar mengatakan, akan menjalankan program yang sudah ada sembari melihat perkembangan. “Kita harus melanjukan program yang sudah ada agar berkesinambungan dan mencermati perkembangan yang ada di masyarakat dan dewan saat ini,” katanya singkat. (infojambi.com/TOT)

DPRD Baru Diharapkan Pro Rakyat

KOTAJAMBI – Gubernur, mantan dewan dan masyarakat berharap kepada 45 anggota DPRD Propinsi Jambi yang baru dilantik agar dapat meningkatkan kinerja dan sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat Jambi.

“Saya berharap, anggota dewan yang baru dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah, serta meningkatkan kinerjanya guna kemajuan pembangunan di Propinsi Jambi,” kata Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, di Gedung Dewan, Selasa (8/9).

Mantan anggota dewan, Safril Alamsyah dari PNI Marhaenisme berpesan agar 45 wakil rakyat tersebut senantiasa bersungguh-sungguh menjalankan amanat yang diberikan rakyat. “Kerjalah sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, ingat, jangan korupsi," tegas Safril.

Sedangkan masyarakat menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Disamping itu perlu peningkatan pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. “Infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat harus didahulukan dewan jika mereka memang pro rakyat,” kata M Zaini Salim. (infojambi.com/TOT)

Pelantikan DPRD Diwarnai Demo


KOTAJAMBI – Pelantikan anggota DPRD Propinsi Jambi diwarnai aksi demo. Namun ketatnya pengamanan, pendemo tak sempat sampai ke gedung dewan, Selasa (8/9) pagi.

Sekitar 40 orang pendemo bermaksud berunjuk rasa di gedung dewan pagi sekitar pukul 10.00 wib. Mulai dari Simpang BI, arak-arakan pendemo melintasi jalan Jenderal A. Yani Telanaipura Kota Jambi menuju lokasi pelantikan 45 anggota dewan. Sekitar radius 100 meter, aksi mereka tertahan oleh 1.000 aparat kepolisian dari Poltabes dan Polda Jambi.

Peristiwa itu dibenarkan oleh Kapoltabes Jambi, Kombes Pol. Boby IOR Adoe. Menurut dia aksi itu terpaksa ditahannya karena takut menganggu jalannya pelantikan. Disamping itu, mereka tidak mengantongi izin dari kepolisian.

“Aspirasi mereka kita terima tapi mereka kita tahan didepan taman anggrek, radius 100 m dari lokasi acara. Aparat yang diturunkan sekitar 1000 personil. 500 poltabes dan 500 lagi dari polda,” kata Boby, dilokasi, selasa (8/9). (infojambi.com/TOT)

Lebaran PNS Hanya Libur 3 Hari


KOTAJAMBI – Cuti bersama hari raya Idul Fitri 1430 Hijriyah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jambi hanya berlaku tiga hari, yakni tanggal 18, 22 dan 23 September. Selain tanggal tersebut PNS diwajibkan masuk kerja.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Jambi, Drs AM Firdaus MM, Senin (7/9). Menurutnya, cuti akan diberitahukan kepada seluruh PNS melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), agar tidak ada lagi PNS yang mangkir dari tugas dan kewajiban setelah lebaran. "Kami akan beritahukan lewat instansi terkait. Jika masa cuti habis mereka masih mangkir, kita dikenakan sanksi,” kata Firdaus.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) membuat keputusan bersama tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2009. Salah satu keputusannya menetapkan jadwal cuti bersama untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri. (infojambi.com/TOT)

Disperindag Salurkan Minyak Goreng ke Kabupaten / Kota


KOTAJAMBI – Guna menekan harga minyak goreng menjelang lebaran, Dinas Perindustian dan Perdagangan (Disperindag) Propinsi Jambi akan menyalurkan minyak goreng (migor) murah ke kabupaten/kota, bekerjasama dengan PT Asian Agri dengan harga Rp7.000,- hingga Rp.7.500,- per kilogram.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Propinsi Jambi, Lesly SE, mengungkapkan, bantuan yang disalurkan sekitar 1,5 hingga 2 ton. "Pemerintah propinsi mendapat bantuan migor dari Asian Agri. Harganya sangat murah. Dalam harga itu ada subsidi sekitar 20 sampai 25 persen dari harga pasaran,” ujarnya.

Menurut Lesly, kualitas migor yang disalurkan ke masyarakat tidak kalah dibanding migor jenis sunrise dan filma. Diharapkan migor tersebut dapat menekan harga migor berbagai merek di pasaran yang mencapai Rp.9.000,- hingga Rp.12.000,- per kilo. "Sudah bisa dipastikan untuk kabupaten Sarolangun akan disalurkan pada 15 September. Kami masih melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lainnya," papar Lesly. (infojambi.com/TOT)

Pertarungan Merebut Demokrat Makin Seru


KOTAJAMBI – Sampai saat ini Partai Demokrat belum menentukan siapa yang bakal mereka usung menjadi calon Gubernur Jambi periode 2010 - 2015. Walau beberapa bakal calon sedang mengitensifkan komunikasi politik dengan petinggi Partai Demokrat di Jakarta.

“ Memang beberapa calon sangat serius melakukan komunikasi politik dengan Demokrat. Namun, sampai saat ini Partai Demokrat belum menentukan siapa yang bakal dipilih untuk dicalonkan sebagai Gubernur Jambi, ." kata Kordinator Wilayah Jambi DPP Partai Demokrat, Indrawati Sukadis, di Hotel Abadi Kota Jambi, Senin (7/9) malam.

Menurut Indrawati, pihaknya masih meneliti sejauh mana tingkat elektabilitas kandidat yang kini tengah gencar melakukan sosialisasi serta mencari kandidat yang populer dan disukai masyarakat.

Sebelumnya, Madjid Mu’az menjelaskan kepada Infojambi.com sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Partai Demokrat Pusat, Hadi Utomo di Jakarta. Sedangkan Hasan Basri Agus (HBA) dikabarkan telah direstui Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Pembina Partai Demokrat. Sementara Zulfikar Ahmad juga dikabarkan sedang mendekati Partai Demokrat.(infojambi.com/TOT).

Polda Jambi Amankan Pelantikan Anggota DPRD Propinsi

KOTAJAMBI- Acara pelantikan 45 Anggota DPRD Propinsi Jambi periode 2009 – 2014, Selasa (8/9) pagi bakal dijaga ketat pihak kepolisian.

Sekretaris Dewan (sekwan) DPRD Propinsi Jambi, Dra Emi Nofisah mengatakan, pihaknya telah berkordinasi dengan pihak Polda Jambi untuk mengamankan jalannya acara itu. Sebanyak 31 anggota brimob dan 31 pasukan gegana akan disiapkan pagi itu.
Kata dia, pada acara pelantikan akan dihadiri Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin dan muspida serta 820 undangan lainnya. (infojambi.com/TOT)

Pelantikan Anggota DPRD Propinsi Jambi Periode 2009 - 2014

KOTAJAMBI – Sebanyak 45 anggota DPRD Propinsi Jambi periode 2009 - 2014, Selasa (8/9) akan dilantik oleh Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin atas nama, Menteri Dalam Negeri di Gedung DPRD Telanaipura.

Menurut Kepala Biro Pemerintahan, Drs. Ali Redo berdasarkan SK Mendagri No. 161.15-600 Tahun 2009, tertanggal 28 Agustus 2009 menyatakan bahwa memberhentikan 45 anggota dewan lama dan mengangkat 45 anggota baru.
Dalam lampiran tersebut, anggota DPRD Propinsi Jambi periode 2009 – 2014 terdiri dari 8 dari Demokrat, 8 PAN, 7 Golkar, 5 PDIP, 5 Hanura, 3 PKS, 3 PPP, 2 PKB, 1 PBR, 2 Gerindra, PBB 1. (infojambi.com/TOT)

Nuzullul Qur'an Malam Penuh Berkah


KOTAJAMBI – Terjadinya malam Nuzullul Qur’an, Juma’at 17 Ramadhan di Gua Hira tahun ke-41 diperingati di Mesjid Al-Falah Kota Jambi, Minggu malam (6/9). Peringatan dihadiri Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin dan isteri, Ratu Munawarah, yang diisi ceramah agama oleh KH Adnan Idris, pengurus Ponpes Hidayatul Tolibin, Cilandak Jakarta. Turut hadir seluruh muspida dan kepala dinas di Propinsi Jambi dan masyarakat.

Menurut gubernur, peristiwa itu merupakan malam penuh makna. Peristiwa turunnya Al-Qur’an merupakan malam bersejarah, karena malam itu turun ayat Al-Qur’an yang pertama kali, yakni Surah Al-Alaq kepada Nabi Muhammad SAW pada Jum’at 17 Ramadhan Tahun ke 41.

”Peristiwa turunnya Al-Qur’an merupakan malam penuh berkah. Kita pun ingin diberikan hidayah oleh allah SWT,” kata Zulkifli Nurdin usai peringatan Nuzulul Qur’an di Mesjid Al-Falah. Menurutnya, turunnya Al-Qur’an mengantarkan umat muslim kearah pencerahan. Al-Qur’an mengajaran kepada umat untuk senantiasa belajar, membaca, memahami, teliti dan mengamalkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.

Gubernur meyakini kandungan Al-Qur'an memberi pencerahan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat Jambi. Apalagi amalan itu dilakukan dalam bulan Ramadhan. ”Amalan ini mesti kita tingkatkan dan saya yakin umat muslim di Jambi tengah berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah. Apalagi dalam bulan Ramadhan,” katanya.

Peristiwa Nuzullul Qur'an terkandung dalam Surah Al-Baqarah ayat 185, yang menyebutkan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Qur'an, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbedaan antara yang benar dan salah.

Dalam Surah Al-Qadr ayat 1 – 5, disebutkan, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar”. (infojambi.com/TOT)

HBA Prioritaskan Bangun Infrastruktur


KOTAJAMBI – Bakal calon (balon) Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan faktor penting untuk memajukan perekonomian Propinsi Jambi.

“Tidak akan maju perekonomian suatu daerah jika tidak didukung infrastruktur yang memadai dan akan menjadi prioritas,” kata HBA pada acara Media Gathering di Hotel Ratu, Telanaipura Kota Jambi, Sabtu (4/9) malam.

Kata dia, pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi perhatiannya antara lain Jalan Merangin - Kerinci –Sumatera Barat, Batang Asai, Jangkat, Lubuk Kambing ke Kuala Tungkal dan Tanjung Jabung Timur.

Pembangunan rel kereta api sepanjang 200 Km dari Sarolangun – Suak Kandis – Pelabuhan Muara Sabak juga akan menjadi program yang akan dilaksanakannya. (infojambi.com/TOT)

Pemda Harus Anggarkan Dana Untuk Peningkatan Kualitas Wartawan


KOTAJAMBI – Bakal Calon (Balon) Gubernur Jambi Hasan Basri Agus berjanji akan menganggarkan dana di APBD untuk peningkatan kualitas wartawan di Propinsi Jambi melalui program pendidikan, pelatihan dan pengembangan karya tulis.

“Jika terpilih nanti saya akan membuat program untuk meningkatkan SDM wartawan di Propinsi Jambi,” kata HBA menjawab pertanyaan Ketua PWI Propinsi Jambi, Mursyid Sonsang pada acara Media Gathering, di Hotel Ratu Telanaipura Kota Jambi, Sabtu (4/9) malam.

Menurut HBA dengan meningkatnya kualitas wartawan akan meningkat juga kualitas tulisannya untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun Jambi

“Semakin cerdas wartawan tentu semakin baik, dan saya butuh wartawan yang cerdas untuk sama-sama membangun Propinsi Jambi kedepan,” katanya. (infojambi.com/TOT)

KPU Belum Agendakan Calon Panwas Pilgub

KOTAJAMBI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jambi belum menetapkan jadwal penerimaan calon panitia pengawas (panwas) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi 2010 mendatang. Penerimaan dan penyeleksian calon panwas rencanakan dilaksanakan sebulan menjelang tahapan awal pilgub sekitar awal 2010.

"Lazimnya penerimaan dan penyeleksian calon panwas dilakukan sebulan menjelang tahapan awal pilgub dilakukan. Mungkin sekitar awal 2010," ujar Ketua KPU Propinsi Jambi, M Yasir SE. Untuk kepastiannya KPU menunggu surat dari DPRD Propinsi Jambi mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur Jambi sebagai dasar memulai tahapan pilgub.

Menurut Yasir, pada tahap awal pilgub, KPU akan melakukan pendataan mata-pilih. Selanjutnya dilakukan pendaftaran dan verifikasi calon, kampanye, pemilihan dan penetapan gubernur terpilih. (infojambi.com/TOT)

Harga Nanas di Kota Jambi Naik Tajam


KOTAJAMBI – Harga nanas di sejumlah pasar tradisional di Kota Jambi naik tajam selama bulan Ramadhan, mencapai Rp.5 ribu per tiga buah. Itupun buahnya kecil-kecil. Nanas ukuran sedang bisa mencapai Rp.10 ribu per buah. Sementara harga nanas ditingkat petani justeru relatif murah. Paling tinggi harga jual petani cuma Rp.1.500,- per buah.

Pantauan infojambi.com di Pasar Tradisional Angso Duo, saat ini harga nanas berukuran kecil dijual Rp.5 ribu per tiga biji. Sedangkan harga nanas ukuran sedang bisa mencapai Rp.10 ribu per buah. Namun, rata-rata harga nanas di pasar itu berkisar Rp.2.500,- hingga Rp.3.500,- per buah. Hal yang sama juga ditemui di Pasar Baru Talang Banjar. Padahal, sebelum puasa harga nanas di kedua pasar itu hanya berkisar Rp.1.500,- hingga Rp.2.000,- per buah.

Harga nanas di pasaran dinilai tidak sepadan dengan harga ditingkat petani. itu jauh lebih mahal dibanding harga di tingkat petani. Menurut seorang petani nanas di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi, sebelum puasa petani melepas buah nanasnya dengan harga Rp.800,- hingga Rp.1.000,- per buah.

Pada bulan puasa petani di daerah penghasil nanas terbesar di Propinsi Jambi itu tidak terlalu tinggi menaikan harga, berkisar Rp.1.000,- hingga Rp.1.500,- per buah. (infojambi.com/TOT)

DPRD Kota Jambi Gelar Buka Bersama


KOTAJAMBI – Sekretariat DPRD Kota Jambi menggelar acara buka puasa bersama di Gedung DPRD Kota Jambi, Jum’at (4/9).

“ Buka bersama ini merupakan kegiatan rutin DPRD setiap bulan Ramadhan, untuk meningkatkan rasa silaturahmi antara dewan dengan para staf sekretariat serta keluarga ,” terang Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Jambi, Ridwan kepada Infojambi.com, Jum’at (4/9).

Menjelang datang waktu berbuka, sekitar 35 anggota dewan beserta keluarga yang hadir mendapatkan siraman rohani dari Ustazd Epi Darmawan. Setelah berbuka melaksanakan sholat berjama’ah di Mesjid DPRD Kota Jambi.(infojambi.com/TOT)

Pedagang dan Konsumen Keluhkan Harga gula Meroket

KOTAJAMBI – Harga gula di Kota Jambi dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan dari Rp 6 ribu per kilo mencapai Rp 9.500 per kilo. Bahkan di toko-toko kelontong atau pengecer harga mencapai Rp 10 ribu/ kg.
“ Modal kami saat ini Rp. 9.300 per kilo, jadi kami menjual ke konsumen Rp. 10.000 per kilo,” kata H. Nurdin, pemilik toko kelontong di Perumnas Jelutung Kota Jambi kepada Infojambi.com, Jum’at (4/9).

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Propinsi Jambi, Lesly Andalusia menjelaskan, naiknya harga jual gula pasir di pasaran akibat tingginya permintaan pasar selama bulan Ramadhan. Kenaikan harga juga dipengaruhi naiknya harga gula di luar negeri serta bertambahnya permintaan gula dalam negeri.

“Banyak faktor penyebab kenaikan harga gula, namun pemerintah akan mengupayakan untuk menekan kenaikan harga, salah satu cara lewat operasi pasar (OP) agar konsumen terbantu untuk mendapatkan harga yang murah,” jelas Lesly. (infojambi.com/TOT)

Panwaslu Minta Disamakan Dengan KPU


KOTAJAMBI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) meminta pemerintah pusat mempermanenkan seluruh lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang ada di Indonesia, termasuk panwaslu di Propinsi Jambi. banwaslu ingin status panwaslu disamakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik masa kerja maupun fungsinya.

Ketua Panwaslu Propinsi Jambi, Solahuddin SPt MSi mengakui adanya keinginan banwaslu tersebut. Banwaslu ingin masa kerja dan fungsi panwaslu disamakan dengan KPU, termasuk ikut berperan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). "Banwaslu dan KPU Pusat saat ini sedang mengkaji masalah panwaslu yang akan dipermanenkan,” kata Solahuddin, Kamis (3/9).

Solahuddin mengungkapkan, jika panwaslu dipermanenkan maka masa kerjanya akan panjang seperti KPU. Tugas panwaslu juga tidak terbatas pada kegiatan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) saja, tapi juga ikut berperan dalam pilkada. "Dengan begitu panitia pilkada tidak lagi disibukan dengan penjaringan calon panwas setiap akan menggelar pilkada," ungkapnya.

Terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi 2010, Solahuddin sudah berkoordinasi dengan banwaslu soal minimnya dana dan tekhnis penjaringan calon panwas pilgub. "Tekhnis penerimaan calon panwas pilgub prosesnya langsung ditangani banwaslu. Mungkin tidak lewat KPU lagi. Soal minimnya dana, belum ada jalan keluar,” ujarnya. (infojambi.com/TOT)

Yayasan Ikabama Raup Uang Miliaran Rupiah Tiap Tahunnya


KOTAJAMBI – Pengamat politik dan pemerintahan, A. Zarkasi, SH, MH menilai pelepasan tanah milik Pemprop Jambi seluas 16.562 m2 kepada yayasan IKABAMA keliru dan harus dikaji ulang karena yayasan itu mengeruk keuntungan cukup besar. Diperkirakan tiap tahun yayasan ini meraup keuntungan miliaran rupiah.

“Pelepasan aset tanah kepada Yayasan IKABAMA keliru. Pemda dan DPRD mesti diperiksa karena melepas aset seenaknya dan tidak transparan. Tanah itukan punya nilai ekonomis tinggi yang seharusnya tidak dilepaskan begitu saja,” kata Zarkasi.

Banyak kalangan menilai pelepasan aset tersebut tidak layak karena dalam perhitungan tanah seluas 16.562 hanya dihargai Rp 2.012.283.000 sementara harga tanah lebih dari Rp 10 milyar. Nilai tanah yang dilepas berdasarkan NJOP tahun 2003 yakni Rp 243.562 per m2 sementara pelepasan aset dilakukan akhir Agustus 2009.

Kemudian, sejak 1964, yayasan IKABAMA tidak pernah membayar uang sewa kepada pemerintah, sementara tiap tahunnya lembaga itu terus mengeruk keuntungan cukup besar dari uang SPP mahasiswanya. Yayasan itu memiliki kurang lebih seribu mahasiswa.

Untuk mahasiswa regular dibebani biaya masuk awal sebesar Rp 1,6 juta lebih. Sedangkan mahasiswa khusus sebesar 1,9 juta. Ditambah uang semester kurang lebih Rp 1,4 juta. Sedangkan gaji dosen tetap di Yayasan ini sangat rendah dibawah Rp 1 juta, apalagi honor dosen tidak tetap dibawah Rp 30 ribu/ jamnya.

Dengan perhitungan kasar, tiap tahun yayasan ini meraup rupiah lebih kurang Rp 3 milyar. Angka ini belum ditambah dengan uang masuk dari 300 siswa SMA Unggul IKABAMA dan mahasiswa pasca sarjana.

Menurut Zarkasi, semestinya pemerintah dan DPRD Propinsi Jambi transparan dalam memberikan informasi kemasyarakat soal pelepasan aset tersebut. Apalagi tanah yang diserahkan ke IKABAMA berlokasi di jalan Hoscokroaminoto Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi merupakan areal yang punya nilai ekonomi tinggi.

“Untuk mengurangi beban APBD seperti biaya perawatan dan lain-lain, melepas aset diperbolehkan. Tapi mereka juga harus menyesuaikan dengan nilai yang pantas dan dilakukan dengan prosedur yang benar sehingga ketika dilepas tidak merugikan pemerintah,” katanya.

Diakui Ketua STIE dan ASM, Drs Mawardy S, MM, sejak 1964, pihaknya tidak pernah menyetor dana kepada pemerintah atas lahan yang mereka gunakan untuk menjalankan aktifitas pendidikan program akademi, sarjana dan pasca sarjana. “Kami hanya terikat kontrak membantu pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Jambi terutama pegawai dilingkungan pemerintah,” kata Mawardi.

Kata dia, salah satu komitmennya adalah memberikan kemudahan bagi mahasiwa dari kalangan tidak mampu untuk dapat mengenyam pendidikan di yayasan itu. “Saat ini kami memberikan beasiswa bagi 34 siswa dan 85 mahasiwa miskin untuk dapat mengenyam pendidikan diyayasan ini,” katanya. (infojambi.com/TOT)

Yaser : Jika terbukti, Anggota KPU Sarolangun Dipecat

KOTAJAMBI – Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) Propinsi Jambi bakal memecat Ketua KPU Sarolangun, Desi Apriyanto jika terbukti melanggar kode etik.

“Dampak terburuk dari keputusan DK ya pemecatan,” kata anggota DK KPU Propinsi Jambi, M. Yaser Arafat, SE kepada Infojambi.com, Kamis (3/9).

Ditambahkannya, sikap ini bakal diambil DK KPU jika Ketua KPU Sarolangun terbukti melanggar kode etik dalam membuat keputusan yang menetapkan Sardaini, mantan terpidana di atas 5 tahun penjara ditetapkan sebagai caleg dan terpilih. Saat ini sudah ditetapkan menjadi anggota DPRD Sarolangun periode 2009–2014.

Menyikapi itu, Ketua KPU Sarolangun, Desi Apriyanto mengaku siap mempertanggung-jawabkan keputusan yang sudah dibuatnya. Karena proses penetapan Sardaini sudah sesuai prosedur.

“Saya siap mempertanggungjawabkan keputusan yang dikeluarkan KPU Sarolangun, rasanya tidak ada yang salah,” kata Desi. (infojambi.com/TOT)

wah ...!!! Ketua Panwaslu Nyaris Jadi Korban Gempa

KOTAJAMBI – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Propinsi Jambi, Solahuddin, S.Pt, M.Si nyaris menjadi korban gempa berkekuatan 7,3 SR yang berpusat di pantai Selatan Tasikmalaya, Rabu, 2 September 2009.

Saat kejadian gempa hebat di Tasikmalaya, Solahudin tengah berada di Jakarta sejak Selasa (1/9). Kata dia, dihari Rabu sekitar jam dua siang, saat melintasi jalan, dari Gambir ke Husni Thamrin, tiba-tiba ia melihat kabel listrik bergoyang, tanah bergetar dan kaca-kaca gedung yang berada disisi kanan-kiri jalan pecah berhamburan. Tak lama, orang-orang tanpak berlarian keluar dari gedung-gedung besar.

“Kejadian itu hanya satu menit, tapi mereka terlihat panik dan saya pun merasakan adanya getaran hebat, tapi untungnya tidak ada korban dari peristiwa itu,” kata Solahuddin kepada Infojambi.com lewat ponselnya, Kamis (3/9).

Rabu itu, kata Solahuddin, gempa juga terasa di Jakarta namun, pusat kekuatannya berada di Tasikmalaya sebesar 7,3 SR. Saat ini kondisi Jakarta relatif aman terutama di jalan Cidurian Cikini, Kantor Perwakilan Propinsi Jambi di Jakarta.

“Alhamdulillah, kondisi dipenginapan saya dan Jakarta saat ini masih aman,” katanya. (infojambi.com/TOT)

Tidak Wajar Aset Pemda ke Yayasan Pendidikan yang Cari Untung ?


KOTAJAMBI – Rencana pelepasan tanah tempat berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ikabama mengundang kontroversi. Sejumlah pihak menginginkan tanah lokasi kampus sekolah tinggi dibawah naungan Yayasan Ikabama itu tetap milik Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jambi.

Masalah pelepasan asset tersebut malah sempat didemo oleh sejumlah LSM, beberapa waktu lalu. Bahkan, anggota DPRD Propinsi Jambi, Henri Mansyur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk-out dari sidang menentang pelepasan asset pemprop itu.
Sorotan tersebut membuat Ketua STIE Ikabama, Drs Mawardy S MM, gerah. Ia mengaku aneh lembaga yang dipimpinnya itu terus disorot media menyangkut masalah pelepasan tanah oleh Pemprop Jambi. “Kenapa hanya kami yang disorot media. Apa ada yang salah dengan lembaga ini,” kata Mawardy kepada infojambi.com, di kantornya, Jalan Hos Cokroaminoto, Kota Jambi, Kamis (2/9).

Mawardy mengungkapkan, sejak dibangun diatas tanah seluas 16.562 meter milik Pemprop Jambi, STIE Ikabama berupaya memberi kontribusi pada daerah lewat pendidikan. Kontribusi materi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak ada dalam kesepakatan. “Yayasan Ikabama hanya terikat kontrak membantu pemerintah meningkatkan SDM di Propinsi Jambi, tidak ada yang lain,” tegasnya.

Menurut Mawardy, awal dibangun pada 1964, Ikabama mendirikan lembaga pendidikan bernama Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA). Lembaga itu kemudian berubah menjadi Akademi Administrasi Niaga (AAN), dan berubah lagi menjadi Akademi Sekretaris dan Manajemen (ASM). Terakhir, didirikan STIE untuk Strata-1 (S1) dan pasca-sarjana S-2.

Selain akademi dan sekolah tinggi, yayasan Ikabama juga memilki SMA Ikabama yang dibangun di lokasi yang sama. Lembaga itu kini memiliki sekitar 1.000 mahasiswa dan 300 siswa. Mawardy berencana tahun akan meningkatkan STIE menjadi Universitas Islam Ikabama (UII). “Sekali lagi saya tegaskan, kami diberi hak atas tanah ini untuk kepentingan pendidikan. Kami ingin menjadi STIE menjadi UII dan saat ini masih dalam proses,” pungkasnya. (infojambi.com/TOT)

800 KM Jalan-jalan di Propinsi Jambi Rusak

KOTAJAMBI – Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi, Ir Nino Guritno mengatakan sepanjang 800 km jalan-jalan di Propinsi Jambi mengalami rusak. Menjelang lebaran jalan-jalan tersebut akan diperbaiki.
“Kurang lebih 800 km jalan di Jambi mengalami kerusakan. Jalan itu akan kita perbaiki. Tempat-tampat rawan seperti di tebo dan tempino akan disediakan alat berat,” kata Nino. Menurut dia, kerusakan jalan itu terjadi akibat hujan serta melintasnya kendaraan yang bertonase diatas 10 ton. Meskipun diadakan perbaikan tetap saja rusak jika kendaraan itu tetap melintasi jalan tersebut.

Pada umumnya jalan yang rusak jalan propinsi, seperti dari Muara Bulian - Tempino, Sarolangun - Tembesi. Sedangkan jalan-jalan nasional kondisinya cukup bagus. (infojambi.com/TOT)

Inflasi Kota Jambi 0,3 Persen


KOTAJAMBI - Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,35 persen pada Agustus 2009 dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 111,76 persen. Inflasi disebabkan terjadinya kenaikan pada lima kelompok pengeluaran barang dan jasa.

“Pada Agustus 2009 Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,35 persen,” kata Dyan Pramono Efendi, rabu (2/9).

Kenaikan itu disebabkan adanya kenaikan harga barang dan jasa. Pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,29 persen. Kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan baker 0,22 persen. Kelompok kesehatan 0,19, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 1,36 persen. (infojambi.com/TOT)

Tiga Situs Baru Ditemukan Di Tanjab Timur


KOTAJAMBI - Tiga situs yang baru peninggalan seejarah ditemukan oleh Balai Peninggalan dan Pelestarian Purbakala (BP3) Jambi akan segera digali (eskapasi) untuk menemukan sumber informasi dan melakukan penyelamatan lanjutan. Upaya ini diperkirakan akan selesai tahun 2010 mendatang.

Situs itu berjarak sekitar 100 meter arah timur makam Rangkayo Hitam di daerah Simpang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua Pokja BP3 Jambi, Kristanto mengatakan, ditemukannya situs itu berawal dari laporan juru kunci makam Rangkayo Hitam, Latif, pada tahun 1999 lalu.

"Maka pada tahun 2000 hingga 2001, dilakukan penggalian (eskapasi) hingga kemudian dinamakan struktur batu I," ujar Ketua Pokja Pemugaran BP3 Jambi, Kristanto kepada Infojambi.cm, Rabu (2/9).

Ditambahkannya, pada situs struktur bata I yang berukuran 4,5 m x 4,5 m dengan ketinggian 16 lapis batu atau sekitar dua meter, ditemukan bagian arca berupa kepala arca singa. Kemungkinan, bangunan ini berasal dari abad 10 hingga 12. Sama seperti bangunan candi lain di Jambi, yaitu beragama Budha.

Disekeliling bangunan, ditemukan parit persegi ukuran 30 x 45 meter plus jalan masuk parit secara berkeliling. Bentuk bata berprofil menunjukkan bangunan ini merupakan salah satu bangunan suci untuk umat beragama Budha.

Tahun 2005, kembali ditemukan bangunan baru arah timur dan barat. Bangunan yang kemudian disebut struktur bata dua ini berukuran 6 x 6 meter dengan ketinggian 16 lapis batu. "Pola tata ruang persegi pada bangunan sangat berbeda, seolah-olah seperti kolam," tambah Novie Putranto, staf BP3 Jambi.

Sedangkan untuk struktur bata 3, menurut Novie tidak dapat dilakukan rekonstruksi ulang, mengingat kondisi bangunan yang sangat hancur. Hanya tersisa pecahan batu yang berserakan sehing menyulitkan proses rekonstruksi dan identifikasi bentuk bangunan yang sebenarnya.

Kedepan, kata Novie, bangunan yang ada akan diberi cungkup untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. diperkirakan, 2010 mendatang proses penggalian selesai dilaksanakan. Meski demikian, minimnya informasi dan dokumen yang ada membuat BP3 kesulitan melakukan penggalian fakta sejarah mengenai keberadaan bangunan candi-candi tersebut. (infojambi.com/TOT)

Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura Naik

KOTA JAMBI – Tingkat kesejahteraan petani Jambi sedikit mengalami kenaikan di bulan Juli 2009 dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ini hanya terjadi pada dua dari lima sub sektor yang ada.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Jambi, dibandingkan pada Juni 2009 lalu, secara keseluruhan nilai indeks yang diterima petani Jambi per Juli 2009 mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen dari 95.78 persen menjadi 95.89 persen.

Kenaikan ini terjadi pada komoditi tanaman pangan (NTP-P) sebesar 0,74 % dari 99.54 %, Holtikultura (NTP-H) naik 4.10 % dari 92.46 %. Sementara 3 sub sektor lainnya turun. Seperti tanaman perkebunan rakyat (NTP-Pr) minus 1,91 % dari 94.31 %, peternakan (NTP-Pt) minus 0.29 % dari 96.95 % dan perikanan (NTP-Pi) minus 0,29 % dari 94.78.

“Ada peningkatan per Juli untuk petani tanaman pangan sebesar 0,74 persen dari 99.54 persen dari bulan sebelumnya. Begitu juga petani holtikultura sebesar 4,10 persen tapi sub sektor lainnya mengalami penurunan," kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Dyan Pramono Effendi kepada Infojambi.com, Rabu (2/9). (infojambi.com/TOT)

Nino Mencalonkan Gubernur, Hanya Untuk Posisi Tawar Menawar ?


KOTAJAMBI – Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi, Ir Nino Guritno, SPi, MM mengaku serius maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Jambi Periode 2010 – 2015. “Jika tidak serius untuk apa saya mendaftar ke PAN,” kata Nino usai mendampingi Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin meninjau lokasi jembatan Batanghari II, Selasa (1/9) sore.
Kata Nino, dirinya sudah mendaftarkan diri ke PAN dan menyerahkan semua syarat-syarat kepada panitia penjaringan cagub PAN senin (31/8) malam. Syarat – syarat yang diserahkannya antara lain pas photo, photo copy KTP, riwayat hidup, surat pernyataan bersedia dicalonkan dan surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai cagub PAN plus uang RP 10 juta.
Sekretaris panitia penjaringan cagub PAN, A. Khusaini membenarkan bahwa Ketua Wisnu Propinsi Jambi itu telah mendaftar secara resmi ke PAN. “Saya langsung yang menerima berkas pendaftarannya berikut uang Rp 10 juta,” katanya.

Sementara Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah Parliament Watch Propinsi Jambi, A. Zarkasi, SH, MH mengatakan masuknya Nino sebagai calon kandidat gubernur hanya bargaining posisi untuk wakil gubernur. Dia melihat peluang itu ada dan kesempatan diambil Nino.

“Majunya Nino bagian dari bergaining posisi dan diperkirakan bakal menjadi cawagub. Peluang itu besar karena kedekatan Nino selama ini dengan ZN dan PAN,” kata Zarkasi.

Soal kedekatan, Ketua DPW PAN Propinsi Jambi, Zulkifli Nurdin langsung membantah. Kata dia, dirinya tidak akan memihak kepada salah satu bakal calon. Semua akan diserahkan pada mekanisme partai. “Penentuan cagub PAN tetap lewat survey,” kata Zulkifli. (infojambi.com/TOT)

Zulkifli NUrdin Berjanji Lagi, Jembatan Batanghari II Selesai Oktober 2009


KOTAJAMBI – Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin kembali berjanji penyelesaian Jembatan Batanghari II bulan oktober 2009 mendatang. Janji ini sudah yang kebeberapa kali diucapkan Gubernur Jambi sejak dimulai pembangunan jembatan ini tahun 2003 lalu.“Keseluruhan jembatan akan selesai 9 September 2009. Secara resmi pengoperasiannya diperkirakan awal Oktober 2009,” kata Zulkifli Nurdin didampingi Nino Guritno disela-sela kunjungannya ke lokasi jembatan itu, Selasa (1/9).

Janji Zulkifli Nurdin ini tidak diyakini oleh masyarakat, salah satunya Rozali, warga Warga Mudung Darat, Kecamatan Marosebo Kabupaten Muaro Jambi. " Saya tidak yakin jembatan itu akan selesai pada bulan Oktober, karena beberapa pekerjaan masih belum selesai, seperti badan jembatan belum tersambung secara utuh, beberapa titik jalan belum di cor beton, trotoar sisi kiri dan kanan jalan belum terpasang, lampu dan sarana pelengkap lainnya belum terpasang pada tempatnya.' ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Zulkifli Nurdin langsung membantah, sampai saat ini seluruh kontruksi jembatanan itu sudah rampung dibangun. Hanya saja masih terdapat sejumlah sarana jalan yang mesti dilengkapi sehingga dapat dilalui kendaraan. Secara resmi, jembatan itu akan dioperasikan awal oktober 2009. Untuk pengerjaan kelengkapan sarana jalan bakal selesai 9 September 2009.

Jembatan itu dibangun sepanjang 1.351 untuk menghubungkan Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi dan mempermudah akses menuju dermaga Internasional Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pembangunan jembatan dimulai tahun 2003 dan dipercayakan kepada kontraktor pelaksana yakni PT Hutama Karya dan PT Agrabudi Kartamarga dengan jangka waktu pelaksanaan selama 769 hari kalender kerja (17 Juli 2003 – 14 Agustus 2005). Namun anggaran itu direvisi sesuai realisasi pekerjaan yang dituangkan dalam amandemen No. 04 tanggal 26 September 2005 menjadi Rp 73.397.724.973. Karena tak kunjung selesai hingga 2009 dan harga material menaik, maka biaya pembangunan membengkak menjadi Rp 161 milyar. (infojambi.com/TOT)

Komisi I DPRD Propinsi Jambi "Bermain" Dalam Pelepasan Aset


KOTAJAMBI – Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jambi tentang pelepasan aset Pemda dinilai banyak kejanggalan dan sudah memanipulasi hasil rekomendasi komisi satu DPRD." Saya menolak karena banyak kejangalan, masak ada rekomendasi yang berbeda yang dikeluarkan komisi satu," ujar Hendri Mansyur, dari Partai Keadilan Sejahtera.
Menurut Hendri, kejanggalan itu tampak pada dua rekomendasi berbeda yang dikeluarkan Komisi 1 DPRD Propinsi Jambi pada tanggal yang sama, yakni 10 Agutus 2009. Rekomendasi pertama hanya ditandatangani Ketua Komisi 1 Bidang pemerintahan, Supriyono, SH, anggota Drs, Haris Fadillah dan Yasir, SE. Pada pembahasannya hanya memuat 3 poin. Isi rekomendasi itu menyebutkan nilai NJOP sebesar Rp 1.490.000 m2, jadi nilai tanah yang dihibahkan sebesar Rp 1.490.000 x 87.071 m = Rp 129.735.790.000.
Kemudian rekomendasi lainnya, juga ditandatangani Supriyono, SH, Wakil Ketua Komisi 1, H. Safri Sofyan, SH dan anggota Ir. Syafril Alamsjah. Dalam pembahasan ada 5 point. Tanah yang dilepas seluas 76.299,3 m2 yang terbagi seluas 30.688 m2 diberikan kepada 103 PNS dan TNI aktif serta mantan PNS dan TNI dengan harga NJOP Rp 4.976,866.000, setelah dikurangi 50 persen menjadi Rp 2.488.433.000. Kemudian bagi masyarakat umum, tanah seluas 30.688 m2 dengan harga NJOP Rp 4.976.866.000 setelah dikurangi 50 persen menjadi Rp 2.488.433.000.

“Faktanya nilai tanah pada rekomendasi pertama total luas tanah 87.071 m2 sedangkan rekomenasi lainnya seluas 76.299,3 m2.Disisi lain, rekomendasi pertama ada nilai NJOP sedangkan yang kedua tidak ada,” kata Hendri.

Disamping itu, penyelenggaraan sidang paripurna sepatutnya dilakukan terbuka, kenyataannya digelar tertutup. Kemudian proses pembahasan didalam sidang terkesan ditutup-tutupi dan takut didengar pihak luar.

“Saat sidang, pimpinan sepertinya ketakutan karena acapkali menyuruh pihak luar yang masuk ke dalam ruangan disuruh keluar. Jika proses ini benar kenapa harus takut-takut seperti itu,” pungkasnya. (infojambi.com/TOT)

Jumlah Perda Bukan Tolak Ukur Kinerja Dewan

KOTAJAMBI - Anggota DPRD Propinsi Jambi menyatakan lemah tidaknya kinerja mereka tidak dapat diukur dari jumlah perda inisiatif yang mereka buat selama 5 tahun terakhir.

”Itu tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja dewan. Semua perda yang dibuat adalah hasil kerja dewan dan eksekutif, jadi tidak bisa dipisah,” kata Ketua DPRD Propinsi Jambi, Zoerman Manap kepada Infojambi.com, Selasa (1/9).

Supriyono anggota Dewan dari PAN membantah jika tolok ukur kinerja dewan adalah jumlah perda yang dihasilkan. Menurut dia, untuk apa dewan menghabiskan energi membuat perda jika eksekutif sudah mengusulkannya. Kecuali pihak pemerintah tidak mengusulkan, sementara dibutuhkan suatu perda, maka DPRD akan berinisiatif membuatnya.

“Kalo eksekutif sudah mengajukan, untuk apalagi kita buat. Kecuali perda itu dibutuhkan tetapi eksekutif tidak mengusulkan maka dewan berinisiatif membuatnya,” kata Supriyono.

Berdasarkan data dari Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Propinsi Jambi, selama 5 tahun, DPRD Propinsi Jambi bersama eksekutif menghasilkan 54 perda. rata-rata, perda tersebut usulan dari eksekutif. Sementara, Perda inisiatif dewan hanya 2, yakni perda No. 5 tahun 2007 tentang lembaga adat melayu dan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pencegahan Porno aksi dan pornographi. (infojambi.com/TOT)

Semakin Dinanti, BH II Semakin Tak Jelas


KOTAJAMBI – Proyek pembangunan Jembatan Batanghari II (BH II) sepanjang 1.351 meter yang menelan total dana Rp. 161 miliar. Menghubungkan Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi, dimulai pengerjaannya sejak tahun 2003 hingga batas akhir penyelesaian, 31 Agustus 2009 sesuai janji Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin, hingga saat ini tak kunjung diresmikan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jambi sempat melakukan audit investigasi, 5 September 2006 terhadap dana pembangunan jembatan yang menggunakan dana APBN Murni, APBD Provinsi Jambi, APBD Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2003, 2004 dan 2005. Hasilnya, ditemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 571.662.863. BPK juga menuding pihak pelaksana tidak profesional dalam mengerjakan Jembatan Batanghari II.Kejaksaan Agung sempat memeriksa Direktur PT Agrabudi Karyamarga, Tasrif selaku kontraktor pelaksana, perihal dana Rp. 12 miliar dari APBD Muaro Jambi, Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Diduga dana tersebut sempat parkir di rekening pribadi Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin.

Proyek multiyears dengan kontrak awal Rp 94.059.886.000, dipercayakan kepada kontraktor pelaksana yakni PT Hutama Karya dan PT Agrabudi Kartamarga dengan jangka waktu pelaksanaan selama 769 hari kalender kerja (17 Juli 2003 – 14 Agustus 2005). Namun anggaran itu direvisi sesuai realisasi pekerjaan yang dituangkan dalam amandemen No. 04 tanggal 26 September 2005 menjadi Rp 73.397.724.973.

Pihak kontraktor pelaksana sempat mengajukan usulan penyesuaian harga akibat terjadinya peningkatan harga material. Berdasarkan Surat Menteri PU No. KU.03.03/Mn/51 tanggal 23 Mei 2005 maka usulan itu disetujui ditambah sebesar Rp 28.821.181.000 yang bersumber dari APBD Propinsi Jambi sebesar Rp 10 milyar sisanya dari APBN.

Penambahan biaya ini dituangkan dalam Kontrak Nomor KU.08.08/PWTR/W.05/PEMB/13 tanggal 25 Agustus 2005. Sehingga totalnya Rp 102.218.906.973,34. Masa pengerjaan pun ditambah 122 hari kalender (25 Agustus 2005 – 14 Desember 2005). Kemudian pemprop kembali menambah anggaran di tahun 2006 sebesar Rp 13.545.230.000, 2007 sebesar Rp 28.239.090.000., tahun 2008 dan 2009 masing-masing Rp 8 m dan Rp 9,4 m.

Kemudian, 2 Maret 2009, LSM JARAK mengadukan dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan BH II ke KPK. Jawaban dari KPK diterima tanggal 25 Mei 2009, disebutkan kasus dugaan korupsi tersebut akan segera ditindaklanjuti.

Desakan untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan Jembatan BH II ini juga datang dari Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK), dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Senin, 31 Agustus 2009. Mereka meminta Kejati mengusutnya, karena dianggap kental dengan nuansa korupsi.

“Kami meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) untuk mengusut adanya dugaan korupsi terhadap proyek pembangunan jembatan Batanghari II yang hingga kini tak kunjung selesai,” kata Kordinator Lapangan (korlap) KOMPAK, Hilal di Kejati Jambi, Senin (31/8).

Ditambahkannya, Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin berkali–kali menjanjikan jembatan itu bakal kelar. Terakhir ia menyatakan jembatan itu akan selesai 31 Agustus 2009 namun kenyataannya hingga kini jembatan yang dinantikan belum juga diresmikan.

“Dana sudah habis Rp 161 m, jembatan tak kunjung selesai. Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin cuma bisa janji-janji saja,” katanya.

Menanggapi aksi KOMPAK, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi, Andi Ashari menjelaskan, kejaksaan tidak bias melakukan penyidikan, karena KPK akan menindaklanjuti laporan kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan BH II.

“Karena KPK sudah menerima laporan dan menyatakan akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi soal jembatan itu, maka kejaksaan tidak bisa melakukan penyidikan. Ini sesuai dengan surat edaran bersama antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan,” kata Andi dihadapan pendemo.

Sementara pihak Pemerintah Propinsi Jambi hingga kini belum mau berkomentar soal tidak selesainya pembangunan jembantan itu yang dijanjikan bakal kelar 31 Agustus 2009. Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Jambi, Drs. AM. Firdaus, MM mengatakan jika jembatan itu tidak selesai maka pihak kontraktor bakal dikenakan denda.

"Jika tidak selesai 31 Agustus 2009, pihak kontraktor bakal didenda," kata Firdaus sambil berlalu. (infojambi.com/TOT)

BKSDA Kejar Otak Pembunuh Shela


JAMBI – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Propinsi Jambi bersama aparat kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan Shela, harimau Sumatera Taman Rimba Kota Jambi beberapa waktu lalu.

“Kami dan kepolisian terus mengejar otak pelaku pembunuhan shela,” kata Kepala BKSDA Propinsi Jambi, Ir Didi Wurjanto MSc seusai dilantik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Propinsi Jambi, Senin (31/8).

Menurut Didi, tim intelijen BKSDA terus berkoordinasi dengan kepolisian dan melakukan penyidikin guna mengungkap otak pelaku pembunuh Shela. Samsudin merupakan pelaku yang dibayar, namun otak sesungguhnya belum diketahui. "Kami terus berupaya mempersempit ruang gerak pelaku," ujar Didi. (infojambi.com/TOT)